Resensi Artikel: Fasilitas DPD Rentan Dimanfaatkan Partai

Nama               : Ana Istiqomah

NIM                : 16.310.410.1126

Judul artikel    : Fasilitas DPD Rentan Dimanfaatkan Partai

Nama penulis : AGE

Nama penerbit : Kompas

Tanggal terbit : 15 April 2017

Seiring bertambahnya anggota Dewan Perwakilan Daerah yang menjadi pengurus partai politik, fasilitas dan anggarannya rentan dimanfaatkan. DPD pun semakin melenceng dari cita-cita pendirian sebagai wadah aspirasi daerah, bukan corong kepentingan partai politik. Padahal semangat awal pendirian DPD setelah tahun 1998 adalah wadah memperjuangkan aspirasi daerah yang lepas dari kepentingan politik partai.

Dari 132 anggota DPD, lebih dari setengahnya merupakan anggota dan pengurus partai politik. Setelah Partai Hanura dipimpin oleh Oesman Sapta Odang, yang juga ketua DPD 2017-2019, jumlah itu semakin bertambah.

Pengamat hukum tata negara, Refly Harun, mengatakan bahwa anggota DPD yang kini semakin banyak bergabung di partai politik perlu membatasi diri secara etis saat menjalankan tugas kedewanan agar tidak berkelindan dengan agenda partai. Jika anggota DPD memanfaatkan fasilitas yang dibiayai oleh negara untuk kepentingan partai, seperti konsolidasi politik atau mepromisikan partai di kalangan konstituen di daerah, hal itu tidak hanya bertentangan secara etika, namun juga secara hukum.

Beberapa fasilitas dan momentum yang rentan disalahgunakan untuk kepentingan partai, misalnya, reses enam kali setahun untuk kembali ke daerah asal anggota DPD. Merka mendapatkan anggaran dan fasilitas khusus negara. Manurut Asri, jika tidak dibatasi, kader partai dikhawatirkan menggunakannya untuk kepentingan partai.

Yang menarik dari bahasan dalam artikel ini adalah sekarang ini anggota Dewan Perwakilan Daerah kebanyakan anggotanya adalah kader partai politik.

Dari artikel ini, kita dapat menyerap informasi mengenai dewan perwakilan daerah dan dinamika yang terjadi di dalamnya. Serta penyelewengan-penyelewengan yang kemungkinan besar terjadi. Namun, dalam artikel ini hanya memuat pendapat-pendapat orang-orang tertentu saja.

Kesimpulan yang dapat diambil dari artikel ini, bahwa hidup memang sepertinya berisi terlalu banyak kompetisi, sehingga bahkan aspirasi rakyat belum tentu sampai pada kepala negara. Karena tertutup kepentingan individu dan golongan.