10.7.18

"Peternakan Inovatif Berbasis Lingkungan dan Kesejahteraan Hewan di Belanda"




 Nama : pipit rahmania Khajati
 NIM : 16.310.410.1134
Psikologi Lingkungan

BEBERAPA hari lalu, secara tidak sengaja saya menemukan sebuah artikel yang cukup menarik. Sebuah peternakan ayam Kipster di Castenray, Provinsi Limburg, Belanda, berhasil memproduksi telur ayam bebas CO2. Hal ini tentu sebuah prestasi besar, mengingat mereka mampu memproduksi telur ayam tanpa harus mencemari lingkungan. Seperti diketahui, kegiatan peternakan dan pertanian pada umumnya akan mengeluarkan emisi karbon dalam proses produksinya. Produksi telur bebas CO2 oleh peternakan tersebut diklaim sebagai produksi telur bebas CO2 pertama di dunia. Sebagai seorang mahasiswa ilmu lingkungan, saya melihat hal ini sebagai sesuatu yang tidak mudah dilakukan. Jangankan menjamin produksi bebas karbon, untuk menghitung karbon yang sudah dihasilkan saja tidak mudah. Biasanya, perusahaan ramah lingkungan hanya bisa mengurangi emisi karbon namun tidak sampai nol. Lebih jauh lagi, Kipster mengakui bahwa peternakan mereka adalah peternakan ayam paling ramah lingkungan di dunia. Ada beberapa faktor yang menjadi perhatian mereka, terutama penggunaan energi dan pemilihan jenis ayam dan makanan. Peternakan yang berbasis di Limburg tersebut menggunakan panel surya untuk mencukupi kebutuhan energi dalam proses produksi hariannya. Tak tanggung-tanggung, peternakan tersebut memasang sekitar 1100 buah panel surya. Selain sumber energi yang ramah lingkungan, jenis ayam yang dibudidayakan juga benar-benar diperhatikan. Peternakan tersebut hanya menggunakan ayam putih, di mana ayam jenis ini dipercaya memiliki bobot lebih ringan daripada ayam coklat dan mengonsumsi lebih sedikit makanan. Hebatnya lagi, ayam-ayam yang dibudidayakan di peternakan tersebut tidak diberi makanan segar seperti jagung atau biji-bijian lain maupun makanan instan. Peternakan tersebut menggunakan limbah (residual flows) seperti sisa roti dan produk pertanian sebagai bahan makanan untuk ayam. Selain lebih hemat energi dan biaya, hal ini juga sangat bermanfaat dalam mengurangi limbah. Hal lain yang ingin saya soroti adalah kesejahteraan hewan (animal welfare). Di peternakan Kipster tersebut, kesejahteraan hewan sangat diperhatikan. Dengan masukan dan dukungan dari Dierenbescherming, sebuah organisasi perlindungan hewan di Belanda, ayam tersebut tinggal di sebuah kebun yang tertutup kaca dengan beberapa pohon dan ranting pohon untuk burung-burung. Ayam tersebut tidak diternakkan di kandang ayam konvensional yang terkesan sempit, seperti yang kita kenal selama ini. Ayam yang diletakkan di kandang konvensional tentu membatasi pergerakan mereka sehingga rentan menimbulkan stres bagi si ayam. Dengan sistem kandang kaca tersebut, ayam yang dibudidayakan tersebut lebih leluasa bergerak dan ini diharapkan dapat mengurangi tingkat stres mereka. Dengan demikian, produktivitas mereka diharapkan akan meningkat. Di Belanda, sebenarnya isu kesejahteraan hewan seperti ini bukanlah hal baru. Beberapa peternakan ayam dan sapi sudah mengaplikasikan isu ini dengan baik dalam produksi sehari-hari mereka. Pada awal 2017, saya berkesempatan mengikuti ekskursi ke De Hooilanden, sebuah peternakan sapi di Belanda yang berbasis kesejahteraan hewan. Di tempat itu, saya berkesempatan mempelajari sistem budidaya sapi secara langsung dari pemilik peternakan tersebut. Di sana, sapi benar-benar dirawat sesuai dengan "kemauan" mereka. Ada beberapa jenis habitat yang berbeda di peternakan ini. Ada habitat di dalam kandang indoor yang tertutup rapat. Ada pula habitat di kandang tertutup, tetapi tanpa dinding (semi-outdoor). Ada juga yang ditempatkan di alam terbuka. Penempatan sapi di masing-masing kandang ini disesuaikan dengan "keinginan" sapi tersebut. Hewan-hewan tersebut bisa memilih tempat yang mereka anggap paling nyaman untuk tinggal. Di jenis habitat pertama dan kedua, peternak akan menaruh makanan di kandang. Adapun pada habitat ketiga, sapi bisa langsung makan rumput segar dari alam terbuka. Jenis dan kondisi makanan yang diberikan untuk tiap individu sapi bisa juga berbeda-beda. Ada sapi yang lebih suka makan rumput dalam kondisi segar, semi-segar, layu, atau dedak. Peternak di tempat tersebut bahkan memiliki data tentang makanan kesukaan sapi per individu berdasarkan nomor mereka karena semua sapi di Belanda diberi nomor label. Untuk mengidentifikasi "kemauan" sapi tersebut, mereka harus melakukan survei beberapa periode. Jujur, awalnya susah memercayai semua itu. Namun setelah diajak berkeliling, saya pun benar-benar percaya. Belanda sendiri memang terkanal dengan hamparan padang rumput hijau dan sekumpulan sapi berwarna hitam putih, di samping kincir angin. Meskipun demikian, ada juga beberapa peternakan yang masih menerapkan sistem tradisional, yaitu dengan memperlakukan semua sapi sama. Di lain kesempatan, saya juga mengikuti sebuah ekskursi ke peternakan lain yang menerapkan sistem ini. Di peternakan tersebut, semua sapi diletakkan dalam kandang yang sama. Dalam satu kandang, terdapat banyak sapi yang hidup bersama-sama dengan ruang yang cukup terbatas. Jenis makanan yang diberikan pun sama untuk semua sapi. Ada cukup banyak peternak yang menerapkan sistem ini di negara tersebut. Meskipun namanya tradisional, tetapi teknologi yang digunakan oleh peternak tersebut sudah canggih. Selain memiliki alat pemerah susu otomatis, mereka juga memiliki alat untuk pemrosesan dan penyimpanan susu sapi. Terlepas dari perbedaan semua sistem ternak tersebut, peternakan Belanda tetap salah satu yang terbaik di dunia dengan inovasi dan teknologi yang patut dicontoh. Hingga saat ini, Negeri Bunga Tulip ini masih memimpin pasar dunia khususnya di bidang peternakan pada produk unggas, pengolahan daging merah, susu, dan keju.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Peternakan Inovatif Berbasis Lingkungan dan Kesejahteraan Hewan di Belanda", https://internasional.kompas.com/read/2017/11/17/22493641/peternakan-inovatif-berbasis-lingkungan-dan-kesejahteraan-hewan-di.

"Pertama Kalinya KPK Menilai Kerusakan Lingkungan sebagai Kerugian Negara"





Nama : Pipit Rahmania Khajati
NIM :16.310.410.1134
Psikologi lingkungan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk pertama kalinya menggunakan kerusakan lingkungan untuk menilai kerugian keuangan negara. Hal ini diterapkan dalam penuntutan bagi terdakwa Gubernur nonaktif Sulawesi Tenggara, Nur Alam. "Ini untuk pertama kalinya digunakan untuk menghitung kerugian negara. Selanjutnya tinggal menunggu putusan majelis hakim," ujar jaksa Subari Kurniawan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (8/3/2018). (Baca juga : Gubernur Sultra Nur Alam Dituntut 18 Tahun Penjara) Dalam kasus Nur Alam, jaksa menilai, perbuatan politisi Partai Amanat Nasional itu telah mengakibatkan musnahnya atau berkurangnya ekologis/lingkungan pada lokasi tambang di Pulau Kabena yang dikelola PT Anugrah Harisma Barakah. Pengajar Fakultas Kehutanan dari Institut Pertanian Bogor (IPB) Basuki Wasis menghitung adanya kerugian negara sebesar Rp 2,7 triliun akibat kegiatan pertambangan nikel yang dilakukan PT Anugrah Harisma Barakah (AHB) di Pulau Kabaena. Dari hasil penelitian, terdapat tiga jenis perhitungan kerugian akibat kerusakan lingkungan. Pertama, total kerugian akibat kerusakan ekologis. (Baca juga : Gubernur Sultra Nur Alam Juga Dituntut Bayar Uang Pengganti Rp 2,7 Miliar) Kemudian, kerugian ekonomi lingkungan dan yang ketiga menghitung biaya pemulihan lingkungan. Perhitungan itu menggunakan acuan Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup. Selain itu, dalam pengamatan langsung ditemukan kerusakan tanah dan kegiatan pertambangan di luar izin yang diberikan kepada PT AHB. Menurut jaksa, Nur Alam melakukan perbuatan melawan hukum dalam memberikan Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan, Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi. (Baca juga : Jaksa KPK Minta Hak Politik Gubernur Sultra Nur Alam Dicabut) Kemudian, Persetujuan Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi kepada PT Anugerah Harisma Barakah (AHB). Izin dan persetujuan itu dikeluarkan tanpa mengikuti prosedur. Akibatnya, PT AHB memeroleh keuntungan sebesar Rp 1,5 triliun. Setelah dikalkulasi dengan keuntungan yang diperoleh pihak korporasi, maka kerugian negara yang diakibatkan mencapai Rp 4,3 triliun. Jaksa KPK menuntut Nur Alam pidana penjara selama 18 tahun dan denda Rp 1 miliar. Selain itu, membayar uang pengganti Rp 2,7 miliar. Jaksa juga meminta majelis hakim mencabut hak politik terdakwa lima tahun setelah selesai menjalani hukuman.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Pertama Kalinya KPK Menilai Kerusakan Lingkungan sebagai Kerugian Negara", https://nasional.kompas.com/read/2018/03/08/18391231/pertama-kalinya-kpk-menilai-kerusakan-lingkungan-sebagai-kerugian-negara.
Penulis : Abba Gabrillin
Editor : Sandro Gatra

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk pertama kalinya menggunakan kerusakan lingkungan untuk menilai kerugian keuangan negara. Hal ini diterapkan dalam penuntutan bagi terdakwa Gubernur nonaktif Sulawesi Tenggara, Nur Alam. "Ini untuk pertama kalinya digunakan untuk menghitung kerugian negara. Selanjutnya tinggal menunggu putusan majelis hakim," ujar jaksa Subari Kurniawan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (8/3/2018). (Baca juga : Gubernur Sultra Nur Alam Dituntut 18 Tahun Penjara) Dalam kasus Nur Alam, jaksa menilai, perbuatan politisi Partai Amanat Nasional itu telah mengakibatkan musnahnya atau berkurangnya ekologis/lingkungan pada lokasi tambang di Pulau Kabena yang dikelola PT Anugrah Harisma Barakah. Pengajar Fakultas Kehutanan dari Institut Pertanian Bogor (IPB) Basuki Wasis menghitung adanya kerugian negara sebesar Rp 2,7 triliun akibat kegiatan pertambangan nikel yang dilakukan PT Anugrah Harisma Barakah (AHB) di Pulau Kabaena. Dari hasil penelitian, terdapat tiga jenis perhitungan kerugian akibat kerusakan lingkungan. Pertama, total kerugian akibat kerusakan ekologis. (Baca juga : Gubernur Sultra Nur Alam Juga Dituntut Bayar Uang Pengganti Rp 2,7 Miliar) Kemudian, kerugian ekonomi lingkungan dan yang ketiga menghitung biaya pemulihan lingkungan. Perhitungan itu menggunakan acuan Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup. Selain itu, dalam pengamatan langsung ditemukan kerusakan tanah dan kegiatan pertambangan di luar izin yang diberikan kepada PT AHB. Menurut jaksa, Nur Alam melakukan perbuatan melawan hukum dalam memberikan Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan, Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi. (Baca juga : Jaksa KPK Minta Hak Politik Gubernur Sultra Nur Alam Dicabut) Kemudian, Persetujuan Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi kepada PT Anugerah Harisma Barakah (AHB). Izin dan persetujuan itu dikeluarkan tanpa mengikuti prosedur. Akibatnya, PT AHB memeroleh keuntungan sebesar Rp 1,5 triliun. Setelah dikalkulasi dengan keuntungan yang diperoleh pihak korporasi, maka kerugian negara yang diakibatkan mencapai Rp 4,3 triliun. Jaksa KPK menuntut Nur Alam pidana penjara selama 18 tahun dan denda Rp 1 miliar. Selain itu, membayar uang pengganti Rp 2,7 miliar. Jaksa juga meminta majelis hakim mencabut hak politik terdakwa lima tahun setelah selesai menjalani hukuman.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Pertama Kalinya KPK Menilai Kerusakan Lingkungan sebagai Kerugian Negara", https://nasional.kompas.com/read/2018/03/08/18391231/pertama-kalinya-kpk-menilai-kerusakan-lingkungan-sebagai-kerugian-negara.
Penulis : Abba Gabrillin
Editor : Sandro Gatra
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk pertama kalinya menggunakan kerusakan lingkungan untuk menilai kerugian keuangan negara. Hal ini diterapkan dalam penuntutan bagi terdakwa Gubernur nonaktif Sulawesi Tenggara, Nur Alam. "Ini untuk pertama kalinya digunakan untuk menghitung kerugian negara. Selanjutnya tinggal menunggu putusan majelis hakim," ujar jaksa Subari Kurniawan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (8/3/2018). (Baca juga : Gubernur Sultra Nur Alam Dituntut 18 Tahun Penjara) Dalam kasus Nur Alam, jaksa menilai, perbuatan politisi Partai Amanat Nasional itu telah mengakibatkan musnahnya atau berkurangnya ekologis/lingkungan pada lokasi tambang di Pulau Kabena yang dikelola PT Anugrah Harisma Barakah. Pengajar Fakultas Kehutanan dari Institut Pertanian Bogor (IPB) Basuki Wasis menghitung adanya kerugian negara sebesar Rp 2,7 triliun akibat kegiatan pertambangan nikel yang dilakukan PT Anugrah Harisma Barakah (AHB) di Pulau Kabaena. Dari hasil penelitian, terdapat tiga jenis perhitungan kerugian akibat kerusakan lingkungan. Pertama, total kerugian akibat kerusakan ekologis. (Baca juga : Gubernur Sultra Nur Alam Juga Dituntut Bayar Uang Pengganti Rp 2,7 Miliar) Kemudian, kerugian ekonomi lingkungan dan yang ketiga menghitung biaya pemulihan lingkungan. Perhitungan itu menggunakan acuan Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup. Selain itu, dalam pengamatan langsung ditemukan kerusakan tanah dan kegiatan pertambangan di luar izin yang diberikan kepada PT AHB. Menurut jaksa, Nur Alam melakukan perbuatan melawan hukum dalam memberikan Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan, Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi. (Baca juga : Jaksa KPK Minta Hak Politik Gubernur Sultra Nur Alam Dicabut) Kemudian, Persetujuan Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi kepada PT Anugerah Harisma Barakah (AHB). Izin dan persetujuan itu dikeluarkan tanpa mengikuti prosedur. Akibatnya, PT AHB memeroleh keuntungan sebesar Rp 1,5 triliun. Setelah dikalkulasi dengan keuntungan yang diperoleh pihak korporasi, maka kerugian negara yang diakibatkan mencapai Rp 4,3 triliun. Jaksa KPK menuntut Nur Alam pidana penjara selama 18 tahun dan denda Rp 1 miliar. Selain itu, membayar uang pengganti Rp 2,7 miliar. Jaksa juga meminta majelis hakim mencabut hak politik terdakwa lima tahun setelah selesai menjalani hukuman.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Pertama Kalinya KPK Menilai Kerusakan Lingkungan sebagai Kerugian Negara", https://nasional.kompas.com/read/2018/03/08/18391231/pertama-kalinya-kpk-menilai-kerusakan-lingkungan-sebagai-kerugian-negara.
Penulis : Abba Gabrillin
Editor : Sandro Gatra

Tanggung Jawab Mutlak dalam Perspektif HAM dan Lingkungan Hidup"






 Nama : pipit Rahmania Khajati
NIM : 16.310.410.1134
Psikologi lingkungan


GEGAP gempitanya politik yang berbalut dengan isu SARA semakin meminggirkan isu lingkungan hidup ke posisi yang sangat marginal. Padahal, lingkungan hidup sangat esensial bagi keberlanjutan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita hidup dari dan bersama dengan lingkungan alam kita: air, udara, tanah, dan ekosistemnya. Tanpa lingkungan hidup yang baik dan sehat, hidup dan penghidupan kita akan terancam. Untuk itulah, hak atas lingkungan hidup menjadi bagian dari kebutuhan dasar manusia sehingga telah menjadi hak konstitusional setiap warga negara, sebagaimana ditegaskan di Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Sebagai implementasi dari kewajiban negara untuk menyediakan dan memenuhi lingkungan hidup yang baik dan sehat, diperkenalkan konsep strict liability atau tanggung jawab mutlak di dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Strict liability adalah tanggung jawab mutlak yang dibebankan pada pihak baik perorangan atau korporasi karena terjadinya kerusakan lingkungan hidup yang berada di dalam rentang kendalinya. Pasal 88 UU PPLH berbunyi “Setiap orang yang tindakannya, usahanya dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3 dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup, bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi sepanjang kerugian tersebut disebabkan oleh yang bersangkutan.” Namun, ketentuan tentang strict liability yang menjadi instrumen negara untuk memastikan lestari dan berfungsinya lingkungan hidup untuk menunjang ekosistem dan kehidupan manusia ini terancam oleh gugatan asosiasi pengusaha kehutanan dan kelapa sawit. Mereka menggugat Pasal 88 ke Mahkamah Konstitusi karena dianggap tidak sesuai dengan UUD 1945. Menurut penulis, argumen ini tidak relevan karena justru ketentuan tentang strict liability ada untuk melaksanakan ketentuan yang telah diatur di Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Kita harus peduli dengan gugatan itu dan mengambil sikap, karena berpotensi menjadi ancaman bagi pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pun juga mengancam hak-hak lingkungan yang mempunyai mekanisme tersendiri untuk sesuai dengan daya dukungnya (carrying capacity). Ketika daya dukung lingkungan rusak, maka alam akan bertindak sendiri melalui beragam bencana akan menyapa manusia yaitu banjir, tanah longsor, kekeringan ekstrim, kebakaran hutan/lahan, kelaparan, dan berbagai jenis penyakit. Menurut Badan Nasional Penanggulanan Bencana (BNPB), pada tahun 2016 telah terjadi 2.384 bencana di Indonesia. Jumlah ini meningkat dari 1.732 bencana di tahun 2015. Peningkatan bencana disebabkan oleh faktor alam, seperti perubahan iklim dan faktor antropogenik, meliputi degradasi lingkungan, permukiman di daerah rawan bencana, daerah aliran sungai kritis, dan urbanisasi.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Tanggung Jawab Mutlak dalam Perspektif HAM dan Lingkungan Hidup", https://nasional.kompas.com/read/2017/06/14/19184181/tanggung.jawab.mutlak.dalam.perspektif.ham.dan.lingkungan.hidup.