11.4.18

                               Pengusaha Tak Keberatan UMK 2018 dibayar mulai 1 Januari
RR. Erlin Setyati
17.310.410.1173
Upah Minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri atas upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh gubernur sebagai jaring pengaman. Penetapan upah minimum didasarkan pada Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Awalnya upah minimum dihitung berdasar Kebutuhan Fisik Minimum (KFM) kemudian diubah berdasar Kebutuhan Hidup Minimum (KHM) dan terakhir berdasar KHL. Upah Minimum Propinsi dirumuskan oleh Dewan Pengupahan Propinsi yang anggotanya terdiri dari
wakil pemerintah, pengusaha dan pekerja. Upah Minimum Propinsi DIY tahun 2018 ditetapkan sebesar Rp 1.454.154,15.. Dengan UMK tertinggi di Kotamadya Yogyakarta dan UMK terendah di Kabupaten Gunungkidul.
 Artikel diatas menunjukkan adanya kesadaran dari pengusaha bahwa Upah  Minimum Kabupaten (UMK) adalah hak karyawan yang menjadi kewajiban perusahaan untuk memenuhinya sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Pengusaha yang tidak mematuhi ketentuan UMP diancam dengan sanksi pidana sesuai Pasal 185 Ayat 1 jo. Pasal 90 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU No. 13/2013) yang mengatur bahwa :
Pengusaha yang membayar upah lebih rendah dari upah minimum dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Pasal 185 Ayat 1 UU No. 13/2003 merupakan kategori tindak pidana murni atau bukan delik aduan. Artinya, tindak pidana ini dapat secara langsung ditangani  oleh pihak berwajib seperti Kepolisian atau Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan tanpa harus menunggu pengaduan dari karyawan yang menjadi korban.  Untuk menghindari sanksi pidana, pengusaha dapat menempuh cara penangguhan upah.  Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 90 ayat (2) UU No. 13/2003 dimana apabila pengusaha tidak mampu membayar upah minimum, maka dapat dilakukan penangguhan pelaksanaannya.  

0 comments:

Post a Comment