PEMERINTAH GAGAL ATASI PENGEMIS
Oleh : Ningnurani ( 16.310.410.1146 )
Mata kuliah : Metopen
Dosen : Dr. Arundati Shinta ,MA
Fak : psikologi, universitas proklamasi '45 Yogyakarta
Permasalahan gelandangan dan pengemis masih
menjadi beban pembangunan nasional. Maka peran pemerintah dan masyarakat untuk
menanggulangi permasalahan ini harus dilakukan secara bersama – sama , sehingga
mampu mengurangi kesenjangan sosial yang ada. Gelandangan dan pengemis
merupakan kantong kemisikinan yang hidup diperkotaan. Hal ini disebabkan oleh
faktor ekonomi, dan kebutuhan hidup yang makin mendesak.Menurut BPS ( Badan
Pusat Statistik ), pada maret 2017
jumlah penduduk miskin yakni ada 27,77 juta orang atau 10,64 % dari jumlah
total penduduk. Sedangkan menurut data BPS sampai tahun 2015, presentasi
penduduk miskin di D.I.Y ada 14,91 %. Sedangkan menurut sekertaris komisi D
DPRD DIY Muhammad Yaziz mengatakan “fenomena pengemis ada yang digerakkan oleh
mafia “ ( sindonews.com )
Kelebihan :
1.
Masih adanya rasa empati terhadap orang lain.
2.
Dengan dimuat berita seperti ini , mengigatkan kepada pemda D.I.Y untuk
kembali men-segerakan melakukan realisasi untuk mengatasi permasalahan
pengemis.
3.
Pemerintah juga punya tanggung jawab membina,
merehabilitasi sekaligus memberikan ketrampilan kepada pengemis dan
gelandangan.
Kekurangan :
1. Pemanfaat orang – orang yang berhati dermawan
dan baik oleh para pengemis.
2.
Kegagalan seperti apa, di sini belum dijelaskan
secara detail.
3.
Mandegnya pembinaan terhadap pengemis dan
gelandangan.
Kesimpulan:
1.
Masalah pengemis dan gelandangan adalah tanggung
jawab bersama, dan yang terpenting adalah pembinaan masyarakat oleh pemerintah
daerah setempat dari mana para pengemis itu berasal.
2. Faktor kemiskinan, dan pendidikan serta
kebutuhan yang sangat mendesak adalah pemicu timbulnya pengemis.
Daftar pustaka :
Tribun Jogja, 16 oktober 2017, hal : 4
0 komentar:
Posting Komentar