Mengembalikan Marwah KPK

Mengembalikan Marwah KPK

Joko Prambudiyono

Fakultas Psikologi

Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta

Kompas Senin 13 Juli 2015

            Pada 2 Juli 2015 KPK memanggil Bupati Morotai Rusli Sibuka untuk diperiksa kasus sengketa pilkada di Mahkamah Kostitusi. Namun, saat itu ia tidak hadir dengan alas an meminta penundaan pemeriksaan. KPK kembali memanggil Rusli, tetapi tidak datang lagi dengan alas an ketidakhadirannya saat itu karena tengah mengajukan permohonan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas penetapannya sebagai tersangka.

            Melihat alas an Rusli, keesokkannya penyidik KPK menjemput paksa di sebuah hotel di Jakarta Selatan. Rusli kemudian diperiksa selama 6,5jam. Setelah itu ia langsung ditahan. Tak jauh berbeda dengan Rusli, KPK juga menahan Wali Kota Makasar Ilham Arief Sirajuddin. Sebelumnya, ia sempat mengajukan permohonan praperadilan di tempat yang sama atas penetapan statusnyasebagai tersangka oleh KPK. Ia menyatakan langkah KPK menetapkan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai tersangka adalah tidak sah, karena dinilai oleh Hakim PN Jakarta Selatan menyatakan tak cukup bukti menetapkan Ilham sebagai tersangka.

            Sebelum Rulsi dan Ilham ditahan, ada satu kepala lagi yang ditahan KPK setelah diperiksa yaitu Bupati Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan, Budi Antoni. Budi dan Suzanna menjadi tersangkah karena terjerat kasus dugaan korupsi terkait sengketa pemilihan kepala daerah di Mahkamah Konstitusi (MK). Tak seperti tersangka yang lain yang sering mangkir, budi dan Suzanna langsung datang memenuhi panggilan pertama pemeriksaan mereka sebagai tersangka.  Padahal belum seminggu keduanya diumumkan KPK sebagai tersangka. Namun setelah keduanya diperiksa, KPK pun langsung menahan mereka.

            Ketegasan KPK terhadap sejumlah kepala daerah dan mantan kepala daerah yang menjadi tersangka korupsi ini seperti hendak menyatakan, marwah lembaga anti korupsi ini harus dikembalikan. Kekalahan KPK dalam tida kalli siding praperadilan yaitu dalam permohonan yang diajukan Budi Gunawan, Dirjen Pajak Hadi Poernomo, membuat sejumlah tersangka korupsi yang ditetapkan KPK juga mencoba mengajukan permohonan praperadilan.

            Menghadapi hal ini, KPK menyadari dibutuhkan sinyal ketegasan agar para tersangka yang mereka tetapkan tak menganggap KPK mudah dikalahkan sebagaimana dalam beberapa kali “pertarungan” praperadilan. Hanya saja, ketegasan ini baru tampak pada tersangka dengan kekuatan ini baru tampak pada tesangka dengan kekuatan politik yang terlalu besar.